REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi Harsandono, mengatakan penyamarataan kewajiban membangun kilang bagi asing yang ingin masuk ke bisnis hilir migas bisa mencelakakan Pertamina.

"Kalau mereka (asing) sanggupi, habis Pertamina," katanya saat ditemui seusai Dialog Pertamina dan BPH Migas, Senin (29/10) malam.

Ia mengungkapkan, kalau langkah tersebut disetujui, maka posisi BUMN itu akan berada dalam bahaya. Pasalnya, pembangunan kilang itu merupakan bisnis hulu yang harus diserahkan pada perusahaan nasional, bukan ke asing.

Lagipula, kata dia, asing menyalurkan sendiri minyak yang dibawanya dari luar untuk keamanan distribusi nasional. "Kalau Anda datang ke sini. Bawa sendiri minyak anda tanpa perlu repot-repot, ya monggo," jelasnya. Hal itu malah baik untuk kedaulatan energi karena bukan minyak Indonesia yang dihabiskan, tetapi minyak dari luar negeri.

Sebelumnya, DPR menyatakan akan memasukan poin penyamarataan kewajiban membangun kilang bagi peserta tender penyaluran BBM dari pihak swasta. Selain memperbaiki neraca perdagangan, DPR menilai pembangunan kilang sendiri akan membuat dana impor bisa ditekan. Pasalnya, minyak mentah bisa diolah sendiri menjadi BBM. Ini jelas memakan dana lebih minim dibanding dengan mengimpor langsung BBM dari luar.

Sementara itu, terkait perlakuan serupa yang diberlakukan Malaysia sehingga Pertamina sulit masuk ke pasar negeri jiran itu, Fahmi meminta Pertamina fokus saja pada pasar dalam negeri. "Produksi minyak pertamina hanya 50 persen untuk domestik. Kan nggak masuk akal, dia harus impor tapi dia dagang di Malaysia," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika