REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan ke Komisi VII DPR untuk menambah kuota BBM bersubsidi. Angka yang sudah dipasang berkisar antara 3-4 juta kilo liter.

Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan asumsi kuota pada APBN-P 2012 sebesar 40 juta kilo liter dengan catatan adanya kenaikan harga BBM sebesar Rp 6 ribu tidak akan mencukupi dengan kondisi saat ini. "Kenyataannya, tidak akan cukup 40 juta kilo liter itu," katanya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma usai mengantar kepergian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Mongolia dan Rusia, Rabu (5/9).

Maka, lanjut dia, Menteri ESDM, Jero Wacik akan membahas hal tersebut bersama Komisi VII DPR. Terutama mengenai berapa sebetulnya kuota yang harus ditambahkan. "Ya kira-kira 43-44 juta kilo liter (tambahannya 3-4 juta kilo liter) sesuai dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan transportasi kita," katanya.

Menurutnya, penambahan itu harus dilakukan. Sebab, pengguna BBM bersubsidi meningkat karena pertumbuhan transportasi juga meningkat dua kali lipat. Ia mencontohkan, motor sudah mencapai 8-9 juta dan kendaraan per harinya diproduksi hampir 1 juta. Bahkan, di Kalimantan saja dalam waktu 1-2 tahun belakangan jumlah kendaraan meningkat dua kali lipat.

"Oleh karena itu, kita sadari, tanpa pengendalian naik terus dia. Apalagi Pertamax itu sudah mengikuti harga pasar, dia akan cenderung naik kalau crude oil naik. Sedangkan BBM bersubsidi tetap saja. Harga yang terlalu tinggi ini yang menggunakan Pertamax bisa lari ke premium. Ini harus kita cegah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika