REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menilai selama ini Pemerintah tidak memiliki strategi pembangunan industri yang jelas dan komprehensif yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkesinambungan.
Berbicara di Jakarta, Kamis (9/8). Yudhi mengatakan tidak adanya strategi pembangunan yang jelas membuat perekonomian Indonesia tumbuh dengan membawa berbagai persoalan seperti tingginya angka impor belakangan ini yang bisa membuat defisit neraca pembayaran Indonesia membengkak.
Ekspansi ekonomi dan investasi yang terus tumbuh cepat dua tahun ini, lanjut Yudhi justru telah mendorong peningkatan impor karena Pemerintah tidak menyediakan barang modal dan barang mentah kebutuhan industri dalam negeri.
"Kalau itu tidak disediakan (Pemerintah) atau industri yang ada tidak didorong kesana (menyediakan barang modal dan barang mentah), maka impornya akan besar. Jadi strateginya harus komprehensif, jangan ad hoc, saya belum pernah lihat ada strategi industri yang jelas," kata pengamat dari Danareksa ini.
Yudhi memperkirakan, defisit neraca pembayaran Indonesia triwulan II akan bertambah besar karena tingginya impor tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor akibat permintaan pasar dunia yang menurun.
"Sekarang ini seperti dulu masa awal Orde Baru lagi, disaat kita baru mulai investasi lagi, sebagian orang takut dengan tingginya defisit neraca pembayaran, tapi ini bukan sesuatu yang aneh dalam pembangunan ekonomi meski seharusnya bisa dikurangi dengan strategi industri yang tepat," bebernya.
Tingginya impor barang mentah dan barang modal terlihat dari komposisi kandungan impor yang terdiri dari 72 persen barang mentah, tujuh persen barang konsumsi dan 21 persen barang modal.
Impor barang modal juga tumbuh di atas 30 persen dalam dua bulan terakhir, yang bisa menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk mulai meningkatkan produksinya dengan membeli barang-barang modal seperti mesin.
"Kalau investor yang masuk itu ekspor oriented, kita tidak perlu takut neraca perdagangan akan terus negatif, karena impor kita 80 persen untuk orientasi ekspor juga. Jadi jika pasar luar negeri jatuh maka impor 'raw material'nya juga akan berkurang dan neraca akan positif lagi pada akhir tahun nanti," katanya.
'Import substitution'
Untuk mengurangi ketergantungan kepada impor, Yudhi mengusulkan agar Pemerintah menerapkan kebijakan 'import substitution' dengan melakukan kajian terhadap semua impor yang masuk untuk melihat secara rinci jenis produknya.
"Kita bisa mendeteksi barang-barang impor itu barangnya apa aja, kalau 'raw material' apa saja barangnya, kalau 'capital goods' apa saja barangnya. Bisa tidak kita membuat produknya sendiri di dalam negeri. Kalau bisa, kita dorong industri itu dengan beberapa insentif dan kebijakan industri yang jelas," bebernya.
Cara lain adalah dengan mengundang investor asing untuk membuka pabrik yang memproduksi barang-barang modal yang dibutuhkan industri dalam negeri sehingga bisa mengurangi impor.
Menurut dia, untuk menekan impor bukan dengan menaikkan pajak impor atau bea masuk atau menutup pasar, karena itu akan berlawanan dengan WTO, bahkan bisa mengakibatkan 'high cost economy' atau ekonomi biaya tinggi.
"Jadi biarkan saja pasar kita terbuka tetapi kita dorong industri domestik bergerak memenuhi kebutuhan barang mentah dan barang modal," katanya.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2012 tercatat defisit 1,0 miliar dolar AS atau membaik dibanding triwulan IV 2011 defisit 3,7 miliar dolar AS.
Perbaikan tersebut ditopang oleh transaksi modal dan keuangan yang kembali mengalami surplus sehingga mampu menutupi sebagian dari defisit transaksi berjalan yang membesar.
Namun besarnya defisit perdagangan sampai triwulan II membuat defisit NPI triwulan II diperkirakan akan membengkak melebihi defisit triwulan I. Pemerintah dan BI akan mengumumkan NPI triwulan II pada Jumat (10/8) besok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
