REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3.000 dolar AS tidak menjamin kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Menurut pengamat IPB, Iman Sugema, bahkan dalam empat tahun terakhir terjadi ketimpangan ekonomi kian lebar akibat penguasaan aset oleh masyarakat kelas atas.
"Sebagai negara yang diakui memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan ASEAN, ternyata ketimpangan itu semakin besar. Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang dicapai beberapa tahun ini hanya dinikmati golongan atas," kata Direktur International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB Iman Sugema di Jakarta, Selasa (7/8).
Ketimpangan kesejahteraan, menurut Iman, masih belum bisa diatasi dengan baik. Masih ada 15,3 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 20 persen penduduk hampir miskin.
"Pemerintah harus mengatasi masalah kemiskinan di dalam negeri. Dengan pendapatan per kapita sebesar 3.000 dolar AS, seharusnya penduduk miskin bisa berkurang," paparnya.
Sedangkan pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Itu tercermin dengan membesarnya kesenjangan antara kemiskinan dan pengangguran.
"Jika dilihat dari selisih persentase penurunan kemiskinan dengan pengangguran, terlihat jelas jumlah orang yang bekerja namun berkategori miskin masih cukup besar,"katanya.
Latief menambahkan, terjadi deviasi yang cukup besar antara penciptaan lapangan kerja dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, seperti di negara lain, pengurangan pengangguran sudah otomatis menekan kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika