REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan mengambil alih PT Inalum dengan mempersiapkan anggaran hampir Rp 7 triliun pada 2013 mendatang. "Indonesia sedang memperjuangkan untuk bisa mengambil alih 100 persen PT Inalum dengan membeli sisa saham 59 persen, yang sebelumnya kita memiliki 41 persen," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, di Jakarta, Selasa (31/7).
Menurut Hidayat, saat ini pemerintah sedang melakukan perundingan tidak resmi untuk menyamakan angka pembelian, membahas legalisasi, maupun buruh. Dia mengatakan, perundingan resmi akan dimulai pada Agustus atau September 2012.
"Menurut 'master agreement', kalau kita mengambil alih atau membeli sahamnya maka itu harus sudah 'clear' (selesai) pembayaran maupun pembahasannya satu tahun sebelum jatuh tempo," ujarnya.
Menurut dia perundingan dan pembayaran atas saham Inalum harus sudah selesai pada akhir Oktober 2012, mengingat Oktober 2013 adalah masa jatuh tempo.
Hidayat memperkirakan apabila anggaran yang dipakai adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pemerintah akan membahasnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu.
Setelah menguasai seluruh saham Inalum, Pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpercaya untuk mengelolanya. Namun, pemerintah belum menentukan BUMN mana yang akan mendapat kepercayaan untuk mengelola Inalum kelak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika