REPUBLIKA.CO.ID, JAKARA Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kelautan teringtegrasi untuk menyelaraskan tumpang tindihnya sektor-sektor di laut. "Dewan Kelautan Nasional (Dekin) sedang menyusun kebijakan kelautan yang terintegrasi agar kekuatan ekonomi Indonesia kembali ke laut karena sumber daya di darat sudah banyak dieksplorasi," kata Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dedy Sutisna di Jakarta, Rabu (30/5).
Kebijakan itu rencananya diselesaikan pada akhir 2012 dan salah satu butir kebijakan adalah memberdayakan usaha kecil. "Misalnya untuk usaha perikanan tangkap, maka logistik untuk mereka dapat disediakan oleh keluarga nelayan di pesisir," kata Dedy.
Ia pun mengaku bahwa anggota lain dalam Dekin menyetujui rencana pergeseran orientasi ekonomi dari darat ke laut. "Kami sudah mengadakan pertemuan dengan 14 kementerian dan lembaga dalam Dekin dan mereka sepakat untuk mendukung 'blue economy' yang diusung oleh KKP, khususnya untuk mengatasi tumpang tindihnya sektor-sektor di laut seperti pertambangan dan perikanan," jelas Dedy.
Konsep "blue economy" yang diungkapkan oleh Dedy bertujuan untuk menggeser kelangkaan sumber daya menjadi kelimpahan lewat cara-cara yang ramah lingkungan. "Potensi ekosistem laut belum tergali, padahal dalam jangka panjang menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia, jadi seharusnya kita mengubah orientasi darat menjadi laut," tambah Dedy.
Dengan beralihnya ekonomi darat ke laut itu, Dedy yakin laut dapat menjadi sumber dan pekerjaan baru bagi rakyat Indonesia. "Pilihan untuk bergeser ini merupakan suatu keharusan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai 81 ribu kilometer dan 70 persen luas wilayah berupa perairan," tambah Dedy.
Ia mengaku bahwa Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sudah menetapkan lima pilar pembangunan kelautan. "Namun pada kenyataannya masih belum tampak implementasi yang signifikan, kita yang harus segera mengimplementasikannya," tambah Dedy.
Namun menurut Ketua Genderang Bahari Pontjo Sutowo mengatakan bahwa bahari tidak boleh hanya dipandang dari sisi ekonomi semata. "Bahari adalah karakter bangsa, jadi tidak bisa hanya dipandang dari sisi ekonomi saja, Indonesia akan sulit maju bila kehilangan satu karakternya," kata Pontjo dalam acara yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika