REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persoalan mengenai kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah Kalimantan terus berlanjut. Pemerintah propinsi tersebut mengancam akan memblokir pengiriman batu bara jika kuota bbm tidak ditambah.

Ancaman itu dilontarkan dipicu kelangkaan BBM. Menanggapi itu, Menteri ESDM, Jero Wacik meminta para gubernur di Kalimantan bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk urusan kuota BBM.

“Saya mengimbau kepada para gubernur, kan gubernur dengan saya ini kan satu paket pemerintah. Jadi jangan diancam tidak boleh keluar (batu bara) kalau BBM gak dikasih,” katanya saat ditemui di istana kepresidenan, Senin (28/5).

Bola batu bara hasil bumi Kalimantan tidak diperbolehkan keluar dari wialyah tersebut, dikhawatirkan bisa berdampak pada kawasan lain yang membutuhkan batu bara. Satu potensi masalah, ujarnya, mengganggu pembangkit tenaga listrik di Suralaya, Payton, hingga Tanjung Jati. “Ini urusannya jadi lebih panjang,” katanya.

Pihaknya siap untuk berkomunikasi dengan para gubernur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara ini, penyelesaian yang ditawarkan adalah pemberian BBM non subsidi kepada Kalimantan.

Apalagi, dalam pertemuan yang pernah dilakukannya dengan para gubernur Kalimantan telah disetujui pemberian BBM non subsidi. “Setelah saya bicara dengan satu dua gubernur di Kalimantan: yang penting, asal BBM-nya ada Pak Menteri, biarpun non-subsidi, ditambahnya gak apa-apa. Kami mampu membeli. Kalimat itulah yang kami ambil,” kata Jero.

Ikuti Whatsapp Channel Republika