REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kemudahan pemberian izin usaha dapat menjadi solusi mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi, kata Ketua Komisi Tetap Kebijakan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kadin Suharyadi.
"Semakin banyak peraturan akan semakin memberi peluang untuk korupsi yang berujung pada ekonomi biaya tinggi. Peluang itu harus dikurangi dengan mempermudah izin usaha," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/5).
Suharyadi mencontohkan, dibanding dengan Cina dan Singapura, pengurusan izin memulai bisnis baru di Indonesia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.
"Mendapatkan izin usaha di Cina butuh waktu 41 hari, Singapura bahkan hanya butuh 8 hari dan Indonesia butuh 151 hari berdasarkan data Bank Dunia, semakin lama waktu yang dibutuhkan semakin besar biaya transaksi karena banyaknya negosiasi," kata Suharyadi.
Selanjutnya, bila dihitung dari aturan birokrasi, maka jumlah hari yang dibutuhkan pelaku usaha untuk berurusan dengan birokrasi adalah 570 hari, jauh dibandingkan Cina yang hanya butuh 21 hari.
"Dengan adanya otonomi daerah maka muncul juga pungutan yang memberatkan dari peraturan daerah yang menyebabkan daya saing produk Indonesia pun rendah," tambah Suharyadi.
Berdasarkan perhitungan World Economic Forum peringkat daya saing Indonesia pada 2011 adalah 46, turun dibanding peringkat 2010 yaitu di posisi 44, meski sebelumnya dari posisi 54.
"Dengan hambatan tersebut maka investor yang ingin masuk ke Indonesia pun berpikir ulang dan hasilnya adalah lapangan pekerjaan pun tersendat," ungkap Suharyadi.
Menurut Suharyadi, dengan kondisi tersebut, peringkat lingkungan bisnis Indonesia berada di bawah peringkat negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
