REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mewaspadai risiko meningkatnya tekanan inflasi secara temporer. Kemungkinan risiko itu tak lepas dari kebijakan yang diambil pemerintah RI terkait harga BBM.

"BI memprediksi dampak dari kemungkinan kebijakan pemerintah mengenai harga BBM terhadap ekonomi makro Indonesia ke depan seperti pertumbuhan ekonomi serta inflasi," kata Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa (17/4).

Jika pemerintah mengambil kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil pribadi di wilayah Jawa dan Bali dengan CC mesin tertentu, BI memperkirakan dampak inflasi tidak terlalu besar.

"Kalau pembatasan itu tidak kepada seluruh mobil pribadi, mestinya dampaknya akan jauh lebih rendah. Perkiraan kami dampaknya sekitar 0,3 persen untuk tambahan inflasi," jelas Perry.

Angka perkiraan itu lebih rendah ketimbang pilihan bila seluruh mobil pribadi dilarang membeli BBM bersubsidi se-Jawa Bali. Seandainya pilihan kedua diambil, maka dampak pertambahan kepada inflasi diprediksi mencapai 0,7 persen.

Sedangkan jika pemerintah memilih menambah harga BBM bersubsidi Rp1.500 maka akan berdampak terhadap inflasi hanya sebesar 2,2 persen mengingat ada kompensasi bagi transportasi umum sekitar Rp5 triliun.

"Perhitungan ulang kami kalau dengan kompensasi tersebut, tambahan dampak inflasi bukan 2,45 persen tapi jadi 2,2 persen. Lebih rendah karena kenaikan tarif angkutan ada kompensasi," jelas dia.

Meski, menurut Perry, Dewan Gubernur BI meyakini dampak inflasi dari kebijakan harga BBM yang akan diambil pemerintah bersifat temporer dan  tekanan fundamental dari inflasi tetap terkendali.

Dewan Gubernur BI, tambah dia, yakin setelah dampak temporer usai maka inflasi akan kembali kepada tren fundamental sehingga pada 2013 nilainya akan tetap dengan pertimbangan inflasi inti masih terkendali dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah dari "potensial output".

Ikuti Whatsapp Channel Republika