REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pemerintah memasukkan sejumlah kontraktor Cina dalam daftar hitam. Pemerintah semakin berhati-hati dalam menggunakan produk Cina untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah menargetkan volume perdagangan dengan Cina bisa mencapai 80 miliar dolar AS pada 2015.

Deputi Menko Perekonomian, Luki Eko, menyatakan, memang ada perbedaan pandangan tentang standarisasi produk Cina. Hal ini terjadi pada proyek pembangkit listrik kapasitas 10 ribu MW. Proyek ini sempat terkendala karena penggunaan produk cina yang tidak sepadan dengan kebutuhan proyek. “Saat itu, kita belum punyainformasi yang lengkap tentang produk-produk Cina yang bagus,” katanya, Selasa (17/4).

Pemerintah Cina, menurutnya, menyadari kesalahan ini. “Mereka berjanji untuk memperbaiki sejumlah hal yang dianggap mengecewakan kemarin,” katanya. Menurutnya, ke depan, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam memilih produk Cina.

“Sekarang kita punya pengetahuan yang lebih baik tentang cara memilih kontraktor yang punya kemampuan sesuai dengan standarisasi internasional. Sehingga kejadian tersebut tidak terulang,” katanya. Pemerintah tidak akan menggunakan jasa kontraktor Cina yang dianggap bermasalah dan memasukkannya ke daftar hitam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika