REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menilai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi opsi ideal selama triwulan I tahun ini karena dampak berkelanjutannya diprediksi dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.
"Memang, ke depan opsi yang diberlakukan di Indonesia disesuaikan dengan kebijakan yang dipilih pemerintah," kata Komite Bidang Infrastruktur BBM BPH Migas, Ibrahim Hasyim, ditemui di Surabaya, Kamis (1/3).
Menurut dia, BPH Migas hanya mengikuti yang ditentukan pemerintah termasuk menerapkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 yang mengatur siapa saja pengguna BBM subsidi sehingga semakin tepat sasaran. "Keberadaan Perpres 15/2012 menggantikan Perpres 55/2005 di mana saat diterapkan ketentuan itu pengguna BBM subsidi sangat terbuka," ujarnya.
Dengan adanya Perpres 15/2012, ia optimistis, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan dapat membuat aturan turunan. "Tentunya kebijakan tersebut harus dijalankan dengan jalinan kerja sama antara kami dan aparat wajib di daerah setempat," katanya.
Pengawasan BBM subsidi ke depan, jelas dia, bisa dilakukan dengan menerapkan pengendalian administratif yakni dari yang selama ini menentukan kuota nasional menjadi adanya kuota BBM di masing-masing daerah. "Lalu, perlu adanya operasi di lapangan guna mengawasi distribusi BBM," katanya.
Untuk itu, tambah dia, kini BPH Migas sedang menyusun pemetaan guna menugaskan beberapa Satuan Petugas (Satgas) sampai ke pelosok daerah di Tanah Air. "Di sisi lain, terkait kebutuhan BBM di Indonesia baik BBM subsidi maupun nonsubsidi mencapai 68 juta kiloliter," katanya.
Dari besaran tersebut, lanjut dia, antara 37,5-40 juta kiloliter didominasi oleh BBM subsidi sedangkan sisanya nonsubsidi. Namun, secara keseluruhan baik BBM subsidi maupun nonsubsidi kontribusi penyaluran Pertamina melebihi 90 persen di pasar nasional sedangkan sisanya perusahaan lain.
"Di samping itu, dari total konsumsi BBM subsidi dan nonsubsidi di Indonesia maka sebanyak 60 persen terserap di Pulau Jawa, 20 persen di Sumatera, dan sisanya di Kawasan Indonesia Timur," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika