REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Akhir Februari 2012 hingga sebulan ke depan, pemerintah akan disibukkan dengan berbagai mekanisme kenaikan BBM yang sudah menjadi opsi pilihan Presiden. Kementerian BUMN siap menggelontorkan dana CSR untuk memperkecil imbas kenaikan BBM terhadap masyarakat miskin dengan spesifikasi lokasi.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan sudah membagi kategori masyarakat miskin tersebut berdasarkan spesifikasi kawasan. Pemerintah berikutnya akan mengonsentrasikan bantuan corporate social responsibility (CSR) ke kawasan-kawasan tersebut. Di antaranya masyarakat di kawasan miskin pinggiran kota, pinggir rel kereta api, kawasan miskin nelayan, kawasan miskin pegunungan, persawahan yang tak subur, dan daerah terisolasi.

"Kita mulai petakan dan meminta BUMN yang lokasinya terdekat untuk mengalihkan dana CSRnya ke sana," kata Dahlan di kantornya, Kamis (23/2). Bentuk bantuannya juga bukan berupa uang, melainkan paket-paket barang dan fasilitas. Sebab, imbas dari kenaikan harga BBM salah satunya terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan primer.

Dahlan juga beralasan tak ingin kesan bantuan langsung tunai (BLT), melainkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Ia mencontohkan kawasan miskin nelayan pastinya membutuhkan akses mendapatkan beras. Kawasan miskin persawahan dapat diberikan sistem paket pasar murah yang menyediakan minyak goreng dan lauk pauk.

Kementerian BUMN melalui korporasinya akan melakukan kontrol agar bentuk-bentuk CSR tersebut tetap solider. Jika dana CSR masih kurang, kata Dahlan, kementeriannya siap menggunakan dana dari saldo anggaran lebih (SAL) dari APBN 2011.

Aturan menetapkan besaran dividen yang harus disetorkan Kementerian BUMN ke kas negara Rp 28 triliun. Namun, kementerian menghasilkan Rp 30 triliun. Artinya Kementerian BUMN memunyai ruang sekitar dua triliun yang memungkinkan untuk dialihkan membantu masyarakat miskin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika