REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Investment Grade yang tidak disertai dengan iklim investasi yang nyaman, bagi Menko Perekonomian Hatta Radjasa tidaklah berguna. Ia memandang kejadian blokir jalan tol yang dilakukan para buruh di Bekasi karena kisruh UMK sebagai suatu pelajaran berharga.

"Diperlukan penata ulang terhadap peraturan terhadap sistem pengupahan yang berkeadilan," ujar Hatta saat ditemui wartawan di acara ulang tahun Apindo, Selasa (31/1).

Menurut dia, penetapan UMK harus didasarkan pada Permenaker No 17 Tahun 2005 dan PP 881 tentang tahapan pencapaian hidup layak.

Menurut Hatta, tidak mungkin suatu industri bisa tumbuh berkembang, tapi pekerja tidak bisa hidup layak. Sebaliknya, tak mungkin UMK itu bisa mematikan kehidupan industri.

Ia menekankan untuk menetapkan UMK harus mengacu kepada perundingan tiga pihak yaitu pengusaha, buruh dan pemerintah. "Tidak dibenarkan siapapun mengambil keputusan sendiri," kata dia.

Ia meminta kepada serikat pekerja untuk tidak lagi melakukan demo. Ia menekankan tak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika