REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Beberapa minggu terakhir, konflik horizontal antar masyarakat maupun masyarakat dengan aparat marak terjadi. Jika kerusuhan-kerusuhan ini tidak segera diatasi, dampaknya akan mengganggu iklim investasi dalam negeri yang mulai kondusif.
Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan, kerusuhan-kerusuhan di daerah, khususnya yang menyinggung sektor pertambangan dapat memengaruhi iklim investasi. Data Kementerian ESDM menunjukkan setidaknya ada enam ribu kasus pemerintah daerah memberikan izin pertambangan mineral dan batubara di daerah. Kebanyakan dari izin tersebut tak melalui konsultasi dengan pemerintah pusat.
“Izin tambang itu harus benar, jangan sampai perusahaan tambang ngawur,” kata Widjajono. Kamis (26/1).
Di samping itu, perusahaan sebaiknya melakukan sosialisasi awal yang intensif jika ingin berinvestasi jangka panjang di sebuah daerah. Wakil Menteri yang berpenampilan gondrong ini menyarankan perusahaan melibatkan universitas dalam melakukan sosialisasi.
Universitas, kata Widjajono, tak berpihak manapun. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik tentang pertambangan. Pertambangan yang baik adalah yang melibatkan masyarakat sedari awal eksplorasi hingga beroperasi. Semua bergantung bagaimana pemerintah menanganinya. “Jika kita berlaku adil, maka investor akan positif dan tetap berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.
Peluang investasi di Indonesia, menurut Widjajono, tetap terbuka lebar. Apalagi, peringkat ekonomi Indonesia kembali meraih investment grade pasca krisis ekonomi 1997 – 1998.
Terbukti, dua tahun terakhir, jumlah penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat pesat. Bentuknya adalah meningkatnya jumlah pemberian izin investasi dan peningkatan nilai investasi itu sendiri. Aliran PMA ke Indonesia pada 2011 meningkat sekitar 18,6 miliar dolar AS. Setahun sebelumnya hanya berkisar 13,4 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika