REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Konservasi energi saat ini sudah sangat mendesak dan perlu pengaturan yang jelas. Karena itu, konservasi energi membutuhkan keberpihakan dari pemerintah.
“Apakah konservasi energi itu akan diserahkan ke pasar? Atau ditangani Peemrintah?” tanya Komisaris Utama PT EMI Sarwono Kusumaatmadja dalam temu media dan diskusi di FX Mall, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis siang (15/12).
EMI atau Energy Management Indonesia adalah BUMN yang menangani konservasi energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Secara tersirat Sarwono yang sebelumnya dikenal sebagai politisi senior ini menghendaki agar pemerintah yang menangani konservasi energi, lewat BUMN khusus.
“Salah satu alasan saya mau masuk ke PT EMI ya, karena adanya ironi di BUMN yang belakangan diberi label kurang pas sebagai BUMN “senja” padahal jika dikelola profesional, PT EMI sangat potensial menjadi BUMN masa depan,” katanya.
Dia pun menyebutkan PP Nomor 70 tahun 2009 yang menegaskan bahwa semua institusi yang mengkonsumsi energi setara 6.000 ton minyak per tahun wajib melakukan upaya efesiensi energi, salah satunya audit energi. Apabila seluruh institusi di Indonesia melakukan audit energi, harapannya pemborosan energi , dapat diminimalisasi.
Perlunya subsidi BBM dikurangi,juga ditegaskan Firmanzah. DEkan FEUI ini mengatakan, jumlah subsidi yang makin membengkak menjadi 170 triliun rupiah harus dikurangi segera.
“Sudah banyak usulan untuk menaikkan BBM, misalkan usulan menaikkan Rp 500 rupiah atau Rp 1.000 rupiah. "Langkah berani harus diambil pemerintah untuk mengurangi subsidi, apalagi ekonomi Indonesia saat ini lumayan baik. Dana subsidi itu bisa digunakan untuk sektor lain yang lebih bermanfaat," kata Firmanzah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
