REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA---Penyaluran pembiayaan mikro atau Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil (ARRUM) di Pegadaian Syariah masih jauh dari target. Hal ini lantaran peminat pembiayaan mikro dari pegadaian masih minim.
Pembiayaan mikro Pegadaian Syariah per September 2011 masih sekitar Rp 80 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan target tahun ini yang ditetapkan Rp 200 miliar. “Target kita memang terlalu optimis, tapi kita masih coba untuk tingkatkan hingga akhir tahun, “ ujar General Manager Pegadaian Syariah, Suhardjo, Selasa (25/10).
Nilai volume penyaluran pembiayaan tersebut sebenarnya sudah tumbuh 20 persen dari 2010. Sejak diluncurkan pada 2008, ARRUM terus tumbuh. Akan tetapi, terhitung sebagai produk baru, masyarakat dinilai belum cukup kenal pembiayaan ARRUM dibandingkan produk gadai.
Untuk mendapatkan pembiayaan ARRUM, pengusaha yang telah memiliki usaha selama setahun bisa mengajukan dengan jaminan surat kendaraan. Pembiayaan diberikan minimal senilai Rp 3 juta sampai maksimal Rp 50 juta. Peminat pembiayaan tersebut relatif besar berada di Jawa Tengah, Makassar, dan Manado. Sebagian besar peminat pembiayaan ARRUM mengambil Rp 10 juta.
Meski relatif sepi peminat, ARRUM masih akan menjadi produk unggulan Pegadaian Syariah tahun depan. Pun demikian dengan pembiayaan kendaraan bermotor yang akan menjadi produk unggulan tahun depan. Suhardjo mengaku nilai pembiayaan bermotor yang baru diluncurkan September 2011 masih relatif kecil.
Produk pembiayaan tersebut akan melengkapi sejumlah produk yang akan ditawarkan pada tahun depan. Produk baru tersebut salah satunya yakni dana talangan umroh. Dana talangan umroh akan diberikan dengan mekanisme gadai.
Tahun depan, Suhardjo mengungkapkan pihaknya akan mengandalkan lima produk unggulan. Selain produk pembiayaan mikro, kendaraan bermotor, dan talangan umroh, Pagadaian Syariah akan mengandalkan AR-Rahn (gadai syariah) dan Mulia (kepemilikan logam mulia). Kedua produk tersebut tahun ini, diakuinya mendapat banyak sambutan dari masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika