REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR RI meminta tim ekonomi dalam kabinet baru bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel menilai tim ekonomi yang telah dilantik harus segera berkonsolidasi dan bergerak cepat untuk mengelola perekonomian nasional di tengah ancaman resesi dan krisis ekonomi global yang semakin serius.
"Proyeksi G-20 terkait pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dan tahun depan yang turun drastis dan semakin pesimistis, menandakan ancaman yang semakin serius," katanya Rabu (19/10). Meski Indonesia memiliki fundamental ekonomi cukup baik, namun ia menegaskan negara ini masih berisiko terkena imbas krisis dan resesi.
Karenanya kebijakan ekonomi ke depan harus jelas dan padu. "Konflik di dalam tim ekonomi sebelumnya terkait kebijakan perdagangan harus dibenahi segera," ujarnya.
Sebelumnya, G-20 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia bakal berjalan lambat di level satu persen, 2012 nanti. Padahal tiga pekan sebelumnya G-20 masih memprediksikan ekonomi dunia masih bisa tumbuh empat persen dengan kontribusi dari ekonomi negara maju 1,5 persen dan negara berkembang enam persen.
Perlambatan ekonomi dunia ini diindikasikan oleh lima kondisi penting. Pertama, adanya intensifikasi risiko di Eropa yang semakin menjadi-jadi. Kedua, adanya perlambatan di Amerika Serikat akibat faktor fiskal.
Ketiga adanya tekanan pada pasar obligasi. Keempat, adanya ancaman ekonomi yang memanas (overheating) di negara berkembang. Sedangkan terakhir, risiko politik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas.
Kemal mengatakan mempercepat realisasi penyerapan APBN 2011 yang masih di bawah 60 persen dan belanja modal yang baru 31 persen bisa menjadi fokus kinerja tim ekonomi. "Sisa waktu anggaran harus digunakan untuk memaksimalkan penyerapan. Ini sangat krusial untuk menjadi stimulus perekonomian," ujarnya.
Ia menilai regulasi dan birokrasi yang menghambat harus dituntaskan segera. Di sisi lain penerimaan APBN baik dari pajak maupun nonpajak harus dipastikan tercapai.
Pemetaan dampak FTA dan perumusan ulang strategi perdagangan serta perlindungan industi dan pasar domestik dari serbuan barang impor juga wajib dilakukan. "Pemerintah harus serius gunakan safeguard, antidumping dan standarisasi untuk produk impor dalam rangka melindungi pasar domestik. Selain itu insentif pajak dan non-pajak juga perlu diberikan untuk UMKM," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika