REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU - Pemerintah mengaku perlu kerja keras untuk memenuhi kuota BBM bersubsidi jenis Premium pada 2012 mendatang. Kuota itu memerlukan kedisiplinan masyarakat agar konsumsi BBM bersubsidi tak melebihi kuota dan membebani subsidi.
Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di sela peresmian pengoperasian PLTU Indramayu 3x330 Megawatt di Kabupaten Indramayu, Rabu (12/10). Menurut Hatta, konsumsi BBM bersubsidi sebenarnya bisa mencapai 44 juta kiloliter, namun pemerintah harus menekan hingga 40 juta kiloliter.
"Bahwa 40 juta kiloliter itu sudah dengan effort karena kalau tidak pake effort jadi 44 juta kiloliter," kata Hatta. Menurut dia, pemerintah harus melakukan extra effort jika kuota BBM bersubsidi diturunkan kembali dari 40 juta kiloliter.
Rapat Badan Anggaran DPR dengan pemerintah pada Selasa (11/10) menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter dengan penghematan sebesar 2,5 juta kiloliter. Penghematan itu dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur energi, pendidikan, dan cadangan risiko fiskal.
Kuota yang ditetapkan Banggar dan pemerintah itu sama dengan angka di Nota Keuangan dan RAPBN 2012. Dalam Nota Keuangan itu, alokasi anggaran belanja subsidi disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp 168,6 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp 123,6 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun.
Besaran subsidi BBM dengan catatan dan dasar penghitungan Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 90 dolar AS per barel; volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 40 juta kiloliter dan konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,6 metrik ton; alpha BBM sebesar Rp 613,9 per liter; dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.800 per dolar AS.
Hatta mengatakan, upaya pemerintah dalam memenuhi kuota itu dilakukan secara bertahap. "Kalau harus diturunkan kembali berarti ada extra effort, itu harus bisa kita lakukan secara bertahap, ini nanti apa dan bagaimana pembatasan itu, Menteri ESDM saja (yang menjelaskan)," kata Hatta.
Dia membenarkan jika pembatasan BBM bersubsidi dalam menjaga kuota itu berlangsung pada April 2010. Meski demikian, kata Hatta, Pertamina dan Kementerian ESDM sebenarnya sudah siap melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai Januari 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika