REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah belum membahas mengenai kemungkinan pembagian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang akan diambil alih pada 2013.

Usai membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Medan, Senin malam (26/9), Hatta mengatakan, Indonesia lebih memikirkan untuk mengambil alih setiap kontrak yang akan berakhir.

Prinsipnya, seluruh kontrak yang ada kaitan dengan kepemilikan saham asing harus kembali ke pangkuan Indonesia. Jika kontrak tersebut sudah diambil alih, pemerintah Indonesia akan mendata saham asing yang masih tersisa guna diberikan pembayaran.

"Di Inalum, kita lihat dulu aset yang dimiliki perusahaan Jepang supaya bisa dilunasi," katanya.

Setelah Inalum telah sepenuhnya menjadi aset nasional, baru pemerintah Indonesia mengkaji berbagai kemungkinan terhadap pengelolaan perusahaan yang berada di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara itu.

Opsinya, bisa dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pembagian saham dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Sumut. "Kita lihat saja nanti perkembangannya," kata Hatta.

Menurut catatan, kontrak Inalum yang dikelola sejumlah perusahaan Jepang yang tergabung dalam konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) akan berakhir pada 2013.

Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Sumut mengajukan permohonan pembagian saham agar perusahaan peleburan aluminium itu memberikan hasil lebih besar bagi daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika