REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, menyatakan kondisi di PT Freeport Indonesia telah berangsur normal.
Sebagaimana diketahui sebelumnya kegiatan operasional Freeport sempat lumpuh lantaran mogok massal karyawannya. "Saya baru pulang dari sana, kelihatannya sudah kondusif," kata Thamrin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/9).
Terkait perselisihan antara serikat pekerja dan manajemen Freeport, ia menyampaikan saat ini negosiasi masih terus berlangsung. Thamrin mengharapkan mediasi tahap kedua yang dilakukan dapat menghasilkan keputusan bersama. Sehingga perselisihan tidak akan berlanjut ke tingkat pengadilan hubungan industrial.
Dari total sekitar 11 ribu karyawan Freeport, ia menyebutkan sebagian berstatuskan sebagai tenaga kerja Freeport dan outsource alias kontrak. Dipaparkan Thamrin, dari sekitar 11 ribu karyawan tersebut, diketahui ada yang memutuskan tetap bekerja dan sebaliknya tetap mogok.
Para karyawan yang ingin tetap bekerja, ungkap Thamrin, diimbau agar tidak dihalangi. "Kalau yang (karyawan) mogok ini naik ke atas (kembali bekerja) dia dikawal polisi. Jadi jangan dihalangi untuk orang yang niat kerja," ujar Thamrin.
Sebetulnya, kata dia, pekerja memang memiliki hak mogok untuk suatu kondisi tertentu mengacu dari Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Namun Thamrin meminta mereka yang memutuskan mogok kerja agar tidak bertindak anarkis dan mengganggu pekerja lainnya.
Dia menambahkan, Kementerian ESDM saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti kisruh mogok kerja karyawan Freeport. Namun Thamrin menekankan Kementerian ESDM hanya fokus untuk mengurusi masalah tekhnis, seperti lingkungan dan keselamatan kerja karyawan Freeport.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
