REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPR RI, Sohibul Iman, menilai belum tepat dalam pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan dan pembenahan sistem transportasi massal.
"Sejauh ini kita sepakat bahwa alokasi BBM bersubsidi itu salah sasaran, karena rakyat miskin justru lebih sedikit menerima subsidi tersebut," ujarnya di Jakarta, Sabtu (10/9).
Dalam pandangan anggota DPR Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan DKI II ini, pemerintah harus mengambil langkah yang jauh lebih strategis dalam mengatasi bobolnya subsidi BBM ini dan tidak serta dengan membebankan pada APBN.
Bila terjadi tambahan kuota BBM bersubsidi berarti dana subsidi yang ditanggung APBN 2011 akan membengkak, dari semula 38,5 juta kiloliter (setara Rp95,9 triliun), lalu dinaikan lewat APBN-P menjadi 40,5 juta kiloliter (setara Rp117 triliun).
Dan saat ini akan dinaikan lagi menjadi 41,8 Juta kiloliter, maka beban keuangan negara akan semakin berat, kata dia.
Sebelumnya Direktur Pertamina Karen Agustiawan menyatakan bahwa BBM bersubsidi akan melampaui kuota APBN-P 2011 disebabkan adanya pertumbuhan realisasi konsumsi lima tahun terakhir.
Selain itu, menurut Karen, rata-rata pertumbuhan kendaraan mencapai 14,73 persen per tahun (dari tahun 2000-2009).
"Tahun 2009 terhadap 2008, mobil penumpang tumbuh sebesar 5,1 persen, Bus tumbuh 5,7 persen, Truk 0,8 persen, Sepeda Motor 10 persen," ujar Karen dalam rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi VII DPR, Kamis (8/9).
Menurut Sohibul Iman, awal tahun 2011 ini Pemerintah sebenarnya sudah punya program pengendalian BBM Bersubsidi dengan membatasi konsumsi BBM Bersubsidi hanya untuk kendaraan roda dua, kendaraan umum dan kendaraan pengangkut barang/usaha kecil.
Alat pengendalinya pun sudah tinggal disempurnakan, ada RFID (Radio Frequency Identification), sistem Barcode atau "smart card".
"Kalau memang serius dengan kekhawatiran membengkaknya subsidi BBM maka pemerintah harus segera melakukan pengaturan distribbusi BBM subsidi. Lampu hijau dari DPR sudah ada, teknologi pengaturannya pun ada, jadi tunggu apa lagi?," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
