REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan memprioritaskan produksi gas yang dihasilkan Blok East Natuna di Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Menteri ESDM Darwin Saleh di Jakarta, Jumat (19/8) mengatakan, produksi gas Natuna yang diperkirakan memiliki cadangan 46 triliun kaki kubik, akan mendukung ketahanan energi nasional ke depan.
"Kami akan prioritaskan gas ini buat domestik," katanya usai menyaksikan penandatanganan prinsip-prinsip perjanjian rencana eksplorasi dan eksploitasi Blok East Natuna.
Penandatanganan dilakukan antara Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo yang mewakili pemerintah dengan PT Pertamina (Persero) bersama tiga mitranya yakni ExxonMobil, Total EP Indonesie, dan Petronas Carigali.
Direktur Hulu Pertamina, M Husen, mengatakan, setelah penandatanganan prinsip-prinsip perjanjian itu, pihaknya menargetkan penandatanganan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) pada 28 Oktober 2011 atau bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda.
"Saat ini, kami bersama mitra masih membicarakan persyaratan-persyaratan pengembangan gas Natuna. Mudah-mudahan PSC bisa selesai 28 Oktober 2011," katanya.
Menurut dia, dengan penandatanganan prinsip-prinsip perjanjian itu maka pemerintah memahami pengembangan East Natuna berbeda dengan blok lainnya. "Perbedaannya seperti dalam hal fiskal, pajak, dan arealnya," katanya.
Namun, ia belum mau berbicara lebih detail letak perbedaannya karena masih dalam pembahasan. East Natuna, lanjutnya, memerlukan perlakuan yang berbeda. Salah satu penyebabnya karena kandungan CO2 di dalam gas yang mencapai 71 persen, sehingga membutuhkan investasi besar.
Tingginya kadar CO2 itu memerlukan waktu antara 6-10 tahun sejak mulai dikembangkan sampai produksi.
Selain itu, perlu studi atas teknologi yang dipakai untuk menginjeksikan limbah CO2 ke dalam batuan terumbu. Husen juga mengatakan, pihaknya mengkaji pemakaian pipa, selain dijadikan gas alam cair (LNG), sebagai alat pengangkut gas East Natuna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika