REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, industri garam dalam negeri masih berada dalam keadaan kritis. Kondisi, itu ujarnya diakibatbkan maraknya garam impor yang masuk ke Indonesia.
"Kami dalam tahap kritis," kata Fadel di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin. Ia mengakui merasa malu karena hingga kini Indonesia masih mengimpor garam dari sejumlah negara produsen garam seperti India dan Meksiko.
Menurut dia, bila garam impor terus membanjir masuk ke Tanah Air dan dibiarkan begitu saja, maka dicemaskan Indonesia akan terus bergantung pada impor tersebut. "Kalau sekarang kita gagal (menghadang laju impor), kita selamanya akan tetap impor garam," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menuturkan, dirinya telah didorong oleh banyak tokoh nasional yang menginginkannya terus berjuang melawan pihak yang meloloskan impor saat panen raya garam akan berlangsung. "Presiden juga mendukung dan tidak ingin negara besar seperti Indonesia ini diatur hanya oleh 5 - 6 pedagang impor," katanya.
KKP juga telah mencanangkan Program Swasembada Garam Nasional pada 2014 dengan langkah awal melakukan penurunan impor garam secara bertahap yaitu mulai dari 2,18 juta ton pada 2010 menjadi 1,02 juta ton pada 2011.
Untuk merealisasikan program tersebut, KKP telah melaksanakan berbagai strategi termasuk menetapkan 9 kabupaten/kota seluas 15 ribu hektare sebagai sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yaitu di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban, dan Nagakeo.
Selain itu, KKP juga menetapkan 31 kabupaten/kota seluas 7,47 ribu hektare sebagai penyangga pelaksanaan pengembangan usaha garam rakyat. Sebagai tahap awal, PUGAR 2011 dilaksanakan di 40 kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp90 miliar.