REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Politik anggaran yang diterapkan selama ini dinilai tidak berpihak pada kelompok miskin. Anggota DPR RI, Arif Budimanta, mengatakan dalam 5 tahun terakhir APBN mengalami peningkatan hingga empat kali lipat. Namun, sekali pun ada kenaikan anggaran hingga 400 persen, angka kemiskinan seperti jalan di tempat.
“Tahun 1996, angka kemiskinan mencapai 11.3 persen. Tahun 2010, angka kemiskinan mencapai 13.3 persen, atau hanya turun 2 persen dalam waktu 14 tahun,” papar dia saat berkunjung ke Republika, Jum’at (26/5).
Dia melihat politik anggaran belum dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai contoh, dengan mengutip data Bank Dunia, tahun 2009, fungsi anggaran perlindungan sosial di Indonesia hanya dinikmati 10 persen penduduk miskin. Kenapa demikian, karena untuk membayar utang saja, pemerintah harus menyediakan dana Rp. 115.209 triliun pertahun, sementara alokasi anggaran untuk perlindungan sosial hanya Rp. 4.585 triliun pertahun. “Anggaran perlindungan sosial hanya 1/25 dari biaya bunga utang pemerintah,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika