REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta para investor agar tidak menunggu iklim investasi sempurna, untuk menggelontorkan rencana investasinya. Pasalnya, tidak ada iklim investasi yang sempurna di dunia ini. "Mari sama-sama kita menghitung risikonya, pemerintah akan berusaha keras meminimumkan risikonya, niat dan tekad ada pada kami. Saya tahu ada yang kurang sabar, apakah masalah tanah, peraturan tumpang tindih, kami akan bekerja keras," katanya saat membuka 'Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition' (IIICE) 2011 di Balai Sidang Jakarta, Selasa (12/4).
Maka, Boediono memastikan bahwa pemerintah sangat serius dalam membenahi hal yang perlu dibenahi. Pasalnya, untuk tumbuh 7-8 persen, menurut Wapres, jelas kita memerlukan pertumbuhan infrastruktur yang lebih tinggi dari itu, beberapa kali lipat untuk beberapa sektor infrastruktur. Sementara, peran pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun langsung infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung 7-8 persen itu terbatas.
"Barangkali dari total kebutuhan pembiayaan, yang pemerintah bisa langsung dukung dari anggarannya adalah sekitar 30 persen, sisanya memang harus dari investasi dunia usaha," tegas dia.
Karena itulah, Boediono berjanji, bahwa pemerintah benar-benar serius untuk mendorong investasi dunia usaha di bidang pembangunan infrastruktur. Pembuktian keseriusan itu juga diwujudkan terkait regulasi. "Kita bekerja keras di sini untuk memperbaiki mana-mana yang tumpang tindih, mana-mana yang tidak friendly terhadap investasi, kita akan upayakan akan kita hilangkan," ujar dia.
Namun demikian, menurutnya, ini pekerjaan tidak akan selesai dalam waktu satu malam. Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan insentif. Memang, kata Boediono, ada proyek-proyek atau investor yang tidak membutuhkan insentif khusus, fasilitas khusus, garansi khusus. Namun, pada saat yang sangat krusial, ujar dia, saat akhirnya timbul kebutuhan akan hal tersebut dari pemerintah, "Kami terbuka untuk itu," katanya menegaskan.
Terakhir, Boediono menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa pemerintah akan melakukian review pada proyek-proyek yang 'mandeg'. Sebab, ujar dia, sebenarnya sudah banyak proyek yang disetujui, sudah mendaopatkan izin, bahkan konsesi, namun belum juga berjalan. "Ini adalah bagian dari pekerjaan rumah kita, tidak bisa kita biarkan seperti ini," ungkapnya. Maka, pemerintah akan menngambil upaya dan langkah-langkah untuk mendorong proyek-proyek yang ada ini. Proyek-proyek 'mandeg' ini, menurut Boediono, tidak boleh menyandera kepentingan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika