REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Pertamax tidak mungkin dibebaskan dari pajak. Sebab, hal seperti itu tidak dimungkinkan dalam Undang-undang perpajakan. Maka, pemerintah kemudian memastikan ketidakmungkinan menerima pemikiran sejumlah pihak yang menginginkan hal itu. "UU Perpajakan kita tidak memungkinkan kami menghapus PPn. Jadi UU mengharuskan kami untuk membebankan PPn," kata Menteri keuangan, Agus Martowardojo di Istana Bogor, Selasa, (29/3).
Seperti diketahui, dalam UU Perpajakan memang mengamanatkan pemungutan pajak atas komoditas yang ditransaksikan. Sementara PT Pertamina mengusulkan agar pertamax dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor (PBBKB). Hal ini untuk menekan harga bahan bakar cair itu di kisaran Rp 7.500 per liter dari posisi perdagangan terakhir yang sudah menembus Rp 8.700 per liter.
Menurut dia, jika pertamax dipaksakan bebas pajak, berarti inisiatifnya berupa pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). Namun, untuk saat ini tidak mungkin karena UU APBN hanya menyebut minyak goreng kita sebagai satu-satunya komoditas yang ditanggung PPN-nya oleh pemerintah. PPN DTP itu, menurutnya, adalah sesuatu yang tidak ingin dijalankan oleh pemerintah.
"Kami tidak merekomendasikan itu untuk dilakukan. Ini adalah sesuatu yang merupakan kesamaan pemahaman dari pemerintah, pemeriksa, dan DPR," tegasnya.
Agus menyadari pembiaran harga pertamax mengikuti mekanisme pasar dapat mendorong terjadinya migrasi penggunanya ke premium. Karenanya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BPH Migas harus bisa menjaga volume BBM bersubsidi tidak melampai kuota 38,5 juta kilo liter.
"Kami memang tidak punya banyak alternatif, tetapi kami ingin supaya semua memegang komitmen, jangan sampai (subsidi BBM) melampaui pagu," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan akan terjadi lonjakan peralihan pengguna bahan bakar nonsubsidi ke premium, seiring dengan tingginya harga pertamax, meski tidak banyak. Meskipun begitu, Hatta meminta kelompok masyarakat pengguna pertamax untuk tetap bertahan pada pilihannya agar pembengkakan volume BBM bersubsidi bisa diminimalkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika