REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Perum Bulog mengungkapkan realisasi pengadaan beras dari dalam negeri untuk bulan Maret hingga saat ini mencapai 82 persen dari kontrak sebanyak 341 ribu ton. Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Jakarta, Senin mengatakan, dari total kontrak pengadaan tersebut masih didominasi gabah yang mencapai 262 ribu ton dibandingkan dalam bentuk beras yang hanya 105 ribu ton. "Pengadaan tahun ini diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun lalu," katanya.

Menurut dia, pengadaan beras dalam negeri secara prosentase tertinggi diraih Jawa Tengah yakni mencapai 174 persen atau 66 ribu ton dari target 116 ribu ton, kemudian Nusa Tenggara Barat sebesar 100 persen dari target atau 26.800 ton. Kemudian Yogyakarta mencapai 5.140 ton atau 77 persen dari target 6.600 ton, Sulawesi Selatan tercapai 67 persen dari target sebesar 43.300 atau 30.200 ton.

Sedangkan Jawa Timur tercapai 67,75 persen dari target 116 ribu ton atau 79 ribu ton dan Sulawesi Tenggara mencapai 2.180 ton atau 65,41 persen dari target sebanyak 3.300 ton.

Menanggapi penilaian bahwa Bulog tak banyak melakukan pembelian dari petani secara langsung, Sutarto mengakui, pihaknya lebih banyak melakukan pengadaan dalam negeri melalui mitra Bulog.

Kami juga melakukan pembelian secara langsung ke petani namun tidak banyak," katanya.

Hal itu, lanjutnya, karena pada umumnya petani telah melakukan penjualan padinya secara ijon (ketika masih berupa tanaman di sawah) kepada pedagang. Sedangkan Bulog tidak mungkin melakukan pembelian kepada petani secara mengijon, sehingga dilakukan kerjasama dengan gabungan kelompok tani ataupun unit penggilingan padi skala kecil bahkan penebas.

Pada kesempatan itu Dirut Bulog juga mengungkapkan, perlunya kembali menghidupkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang dilengkapi dengan fasilitas gudang, lantai jemur dan kios (GKL) sehingga memudahkan pembelian gabah/ beras petani. "Koperasi dengan GLK merupakan mata rantai perdagangan di pedesaan khususnya komoditas. Dulu jadi jaringan, namun saat ini lepas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika