REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Program AKSI Pangan. Program itu merupakan upaya sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan untuk mendukung Nawa Cita mewujudkan kedaulatan pangan.
Peluncuran AKSI (Akselerasi, Sinergi, Inklusi) Pangan digelar di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat, Jumat, (24/3). Disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Iwan Prayitno, dan lainnya.
Muliaman menjelaskan, AKSI pangan adalah tindak lanjut dari program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di Brebes, Jawa Tengah, pada tahun lalu. Program itu pun bagian dari implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang juga diluncurkan presiden pada 2016.
"Aksi pangan ini merupakan upaya nyata OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri jasa keuangan untuk memperceat dan meningkatkan pembiayaan sektor pangan khususnya pada sebelas komoditi utama pangan," jelas Muliaman dalam pidatonya.
Ia berharap, AKSI dapat menjawab masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor ketahanan pangan seperti pertanian, kehutan, perkebunan, dan perikanan. Ia menjelaskan, Kabupaten Lima Puluh Kota ditunjuk sebagai lokasi peluncuran AKSI Pangan OJK, bukan tanpa alasan. Pasalnya, kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang sukses menerapkan pembiayaan rantai nilai (value chain financing) di sektor pangan.
"Bahkan menjadi sentra peternakan sapi simental, salah satu daerah penghasil kakao terbesar, serta petani di wilayah ini pernah mendapat penghargaan nasional di bidang ketahanan pangan," tambah Muliaman.
Dirinya menambahkan, dalam AKSI pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota ini diikuti oleh 23 pelaku industri keuangan baik bank maupun non bank, dan tiga perusahaan financial technology (fintech) yang berbasi di sektor pertanian dan pangan.
AKSI pangan akan disinergikan dengan program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang sudah dibentuk OJK di berbagai daerah. "Diharapkan dengan ini bisa mempercepat pencapaian target indeks inklusi keuangan Indonesia yang diamanat Bapak Presiden yaitu 75 persen pada 2019," jelas Muliaman.
Ia meyakini target tersebut dapat tercapai. Pasalnya saat ini, Muliaman menyatakan, indeks inklusi keuangan sudah mencapai sekitar 60 persen
Ikuti Whatsapp Channel Republika
