REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menetapkan tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat sebagai lumbung pangan jagung Nasional.
"Tiga kabupaten ini, Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Dompu," kata Andi Amran Sulaiman saat melakukan panen raya jagung di Desa Tanga, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, NTB, Sabtu (20/8), dalam keterangan tertulis, Ahad (21/8).
Selain itu, Amran menyampaikan kabar gembira jika jagung petani akan diserap seluruhnya oleh Bulog dengan harga Rp 3.100 per kg. Harga itu telah ditetapkan melalui keputusan presiden dan telah ditandatangani oleh Presiden. "Saya berjanji tidak ada impor jagung lagi di Indonesia. Kami tutup keran impor, harga dijamin oleh pemerintah Rp 3.150 per kg," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa sesuai data BPS, pertanian menyumbang peningkatan ekonomi tertinggi di Indonesia, di mana produksi padi 2015 tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Indeks ketahanan pangan Indonesia yang tertinggi di dunia sehingga ia mengajak para petani untuk serius bekerja untuk meningkatkan produksi.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan pompa air untuk petani Kabupaten Sumbawa 50 unit, Kabupaten Bima 50 unit, dan Kabupaten Sumbawa Barat lima unit. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin berterima kasih kepada Menteri Pertanian yang banyak memberikan bantuan kepada NTB. "Target NTB adalah 400 ribu hektare jagung. Dengan menanam jagung kami mengharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB," katanya.
Bupati Sumbawa Husni Jibril mengaku Sumbawa mempunyai potensi yg luar biasa dalam pengembangan jagung. Bahkan, target capaian sasaran penanaman jagung melebihi 100 persen. "Permasalahan petani di Kabupaten Sumbawa, saluran irigasi, bibit, dan peralatan produksi pertanian. Karenanya kami mengharapkan pembangunan bendungan beringin Sila di Kecamatan Utan dapat segera terealisasi," ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan pertanian merupakan cara yang paling tepat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta ketahanan pangan. Untuk itu, ia berharap ke depan Kementerian Pertanian dapat membantu mempercepat pembangunan bendungan di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
