REPUBLIKA.CO.ID,jAKARTA - Wakil Presiden Boediono memutuskan membentuk tim yang terdiri dari sejumlah menteri dan gubernur untuk mengawasi penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini agar kerusakan lingkungan tidak makin parah dan meluas.
"Soal penambangan di Babel akan dibentuk tim dari pusat yang terdiri dari unsur menteri yang didukung gubernur serta muspida," kata Wapres Boediono di pesawat Kepresidenan Foker 100 Pelita Air dalam perjalanan dari Pangkalpinang menuju Jakarta.
Ikut dalam perjalanan itu, ibu Herawati Boediono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendiknas M Nuh serta Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta. Sebelum menaiki pesawat, Wapres yang didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Babel Eko Maulana Ali Suroso itu memimpin rapat tentang penanganan penambangan di provinsi itu.
Wapres menyatakan tim itu nantinya akan diketuai oleh menteri kehutanan dengan dibantu menteri ESDM dan menteri Lingkungan Hidup dan kemungkinan bisa melibatkan menteri yang lain. Inti dari pembentukan tim tersebut, kata Boediono, adalah memberikan langkah strategis yang bisa dilaksanakan secara konkret selama beberapa tahun ke depan termasuk aspek lain yang tidak dalam hitungan ekonomi dan aspek hukum.
Dalam rapat, kata Wapres, semua pihak terkait telah berbicara dengan terbuka dan menyampaikan sejumlah masalah dengan berbagai pandangan. "Tapi pada intinya, kita bersepakat bahwa pemerintah pusat akan membantu gubernur untuk mempertajam rencana penanganan penambangan yang ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan," kata Wapres.
Menhut Zulkifli mengatakan eksploitasi penambangan di kawasan Bangka Belitung (babel) sudah berjalan cukup panjang dan lama dan seringkali penambangan mengencam lingkungan di sekitarnya. Akhir-akhir ini, katanya, bahkan berkembang baik penambangan di darat dan di laut semakin agak tidak terkendali.
"Tadi dalam rapat Wapres memutuskan untuk membentuk tim yang dipimpin oleh Menhut dan dibantu sejumlah menteri," katanya.
Tim itu diharapkan bisa mengatur agar penambangan betul-betul terkendali, ramah lingkungan sekaligus menyelesaikan tata ruang di Babel. Menhut yang sudah lima kali melakukan pemantauan mengenai kerusakan wilayah pertambangan di Babel itu menilai bahwa daya dukung alam sudah kritis jika kegiatan penambangan dibiarkan terus tanpa kendali, baik di darat maupun di laut.
Terkait dengan upaya menggantikan mata pencaharian bagi para penambangan, Menhut mengatakan bahwa masalah itu juga menjadi perhatian utama dan mengarahkan penambangan untuk mencari pekerjaan lain. "Seperti misalnya harga karet sekarang ini tinggi, juga provinsi itu terkenal dengan lada putihnya. Memang itu membutuhkan waktu lama tapi harus mulai sekarang dengan kita tata dengan bididaya lain seperti perikanan dan pariwisata," kata Zulkifli.
sumber : Antara
Advertisement