REPUBLIKA.CO.ID,
NUSA DUA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan penandatanganan memorandum of cooperation antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maihara di sela Bali Democracy Forum III di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12). Kerjasama itu tentang Metropolitan Priority Areas (MPA) di bidang investasi dan industri.
"Kalau menggunakan (data) koran Asahi Shimbun, nilainya dua triliun yen, berarti dua puluh miliar dolar AS hanya untuk MPA, itu perkiraan, belum fix, angka persisnya akan kita hitung," kata Hatta. Menurut dia, pendanaan ini akan mengabungkan public-private partnership (PPP) dan foreign direct investment (FDI). Dana juga bersumber dari swasta Jepang, swasta Indonesia, dan sisanya pinjaman (loan).
Hatta mengatakan, MPA adalah kerjasama yang terkait dengan pembangunan pusat industri baru di sejumlah daerah berbasis sumber daya alam, lengkap dengan sarana transportasinya.
Dia mengatakan, pengusaha nasional juga akan didorong untuk terlibat. Hatta menambahkan, pendanaan yang diperoleh ini nantinya juga akan membangun infrastruktur transportasi, khususnya di Jabodetabek. "Seperti MRT (mass rapid transit) misalnya," katanya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maihara mengatakan, Jepang berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama di bidang pelabuhan, perkerataapian, dan prasarana lain. Sampai kini, Jepang adalah negara terbesar yang memberikan utang ke Indonesia.