REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--BNI memberikan pinjaman pembiayaan untuk belanja alat utama sistem persenjataan TNI dan proyek di Departemen Pertahanan, Senin (4/10). Nilai pinjaman adalah Rp 600 miliar.
Perjanjian kerja sama ditandatangani di Gedung Kementerian Keuangan oleh Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo dan Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Walujanto. Penandatanganan disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Hadir dalam penandatangaan kerja sama itu jajaran pejabat Departemen Pertahanan– antara lain Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin -, Menteri Negara/ Kepala Bappenas Armida dan jajarannya, Wakapolri Komjen Yusuf Manggabarani dan jajarannya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pinjaman ini merupakan pembiayaan dalam negeri yang pertama untuk belanja APBN. ‘’Selama ini (belanja APBNI) dibiayai lewat utang, melalui penerbitan SUN atau pinjaman luar negeri,’’ kata dia, Senin (4/10).
Agus mengatakan, pinjaman senilai Rp 600 miliar ini merupakan bagian dari total pembiayaan dalam negeri senilai Rp 1 triliun. Dari jumlah total itu, Rp 800 triliun diperuntukkan untuk alusista TNI, sementara Rp 200 miliar bagi persenjataan Polri.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pinjaman dalam negeri ini akan didistribusikan sama besar untuk tiga angkatan di TNI. Dana yang didapat TNI Angkatan Darat akan dipakai untuk pengadaan alat taktis dan tenis, seperti senjata serbu. Sementara TNI Angkatan Laut akan menggunakannya untuk pembelian suku cadang KRI.
Sementara untuk TNI Angkatan Udara, sebut Sjafrie, pinjaman dalam negeri ini juga akan dipakai untuk pembelian suku cadang, seperti untuk pesawat. ‘’Misalnya untuk retrovit pesawat ulang. Kalau beli pesawat baru kan mahal, yang masih bisa diperbaiki dan di-retrovit, kita biayai dengan ini,’’ kata dia.
Sjafrie mengatakan, penggunaan dana ini dialokasikan untuk kebutuhan yang mendesak di alutsista. ‘’Inilah yang saat ini dibutuhkan untuk memperbaiki alutsista kita,’’ kata dia.
Sementara dana yang didapat Polri, juga akan dialokasikan untuk tiga divisi di dalam Polri. Staf Logistik Polri, Brigjen Yuwanto, menyebutkan, dana akan dibagikan untuk Samapta, Brimop, serta Polisi Air. ‘’Samapta untuk pembelian kendaraan samapta. Brimob, untuk peralatan pengendalian huru-hara. Dan Polair untuk alat apung atau kapal patroli, untuk Polsek Perairan dan patroli sungai, di daerah terpencil termasuk kawasan Indonesia Timur,’’ jelasnya.