REPUBLIKA.CO.ID,AKARTA--Himpunan wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menyambut baik jika penerapan distribusi elpiji 3 kg dilakukan secara tertutup. Ketua Umum Hiswana Migas Erry Purnomo Hadi menyatakan distribusi barang elpiji harus terukur, tracktable siapa penikmat subsidi itu.
''Di agen atau pangkalan pengecer harus ada yang dinamakan log book, data pelanggan jadi kuncinya di pangkalan,'' kata Erry kepada Republika, Rabu (11/8). ''Nah sekarang ini semua orang boleh dagang elpiji. Kalau tertutup kan harusnya seperti warteg, tambal ban tidak bisa jualan secara bebas. Harus pangkalan tertentu,'' kata dia.
Erry menuturkan, kenapa saat ini elpiji 3 kg dijual bebas karena waktu permulaan supaya mudah semuanya mengingat jumlahnya sangat banyak. ''Sekarang sudah waktunya dilakukan pengendalian karena memang elpiji ini barang berbahaya. barang bersubsidi, jadi hanya outlet tertentu yang boleh menjual,'' kata Erry.
Kuncinya adalah pangkalan tertentu yang sudah terdaftar, yang sudah diberikan label pangkalan resmi. ''Selama ini kita sedang mendata,'' kata Erry. Dia menambahkan, saat ini harusnya agen tidak lagi melakukan eceran tetapi harus melalui pangkalan.
Kecuali agen di gudangnya sekaligus pangkalan, dan setiap pengecer pangkalan itu harus memiliki log book data langganan. ''Enggak sembarang pelanggan yang boleh beli. Tidak bisa sembarang. Setiap pangkalan harus terdata dan yang menetukan Pertamina dengan Hiswana Migas,'' kata dia.
Erry mengungkapkan, distribusi minyak tanah secara tertutup tidak bisa sukses karena mitan mudah diselewengkan serta tidak dalam bentuk kemasan. ''Mitan banyak peminatnya, pelautpun berminat,'' kata Erry. Distribusi tertutup menggunakan kupon, mengacu seperti dulu mitan dulu tidak berjalan dan tidak efektif karena tidak ada pengawasan serta infrastrukturnya.
''Yang sekarang itu hanya dicuri dipindahkan nah distribusi tertutup ini bisa salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan ilegal transfer elpiji,'' kata dia. Erry kembali menegaskan bahwa kuncinya saat inui adalah penataan pangakalan. ''Jika diterapkan Hiswana siap mendukung hanya jangan infrastrukturnya terlalu susah. Jangan pake kartu ID. Kartu biasa. Mirip BLT. Nanti kartunya disimpan Kelurahan, kelurahan tinggal datang ke pangkalan yang ditunjuk. Agen jangan diserahkan ke Pemda tapi ke Pertamina. Pemda urusan data dan kependudukannya saja,'' tandas dia.
Sementara Pertamina menyatakan siap apapun keputusan pemerintah terkait distribusi elpiji ini. ''Kita akan siapakan mekanismenya, memang akan menambah faktor pengawasan tapi paling tidak bisa dilakukan bersama dengan Pemda,'' kata VP Corporate Communication Pertamina, Mochamad Harun.
Harun menyatakan distribusi tertutup memang memungkinkan, karena dulu elpiji 12 kg sempat dilakukan tertutup. ''Yang jadi masalah dari terbuka ke tertutup itu proses transisinya yang agak repot,'' kata Harun. ''Harus ada mekanisme pengendalian dan kerja sama dengan Pemda di wilayah karena tentunya harus dikoordinasikan ke sana, Pertamina tidak bisa menyentuh ke pelosok,'' kata Harun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
