REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono mendesak kontraktor kontrak kerja sama (KKSK) yang memegang kontrak pembangunan infrastruktur gas, agar segera menyelesaikan tugasnya. Menurutnya, keterlambatan pembangunan infrastruktur akan mengganggu suplai gas dan menimbulkan kerugian semua pihak.

''Ada yang sudah mengantongi hak membangun, tapi belum membangun sebaiknya diserahkan kembali ke negara, agar kita bisa mencari yang mampu,'' seru Boediono dalam pembukaan 'World Ceramics Forum' di Jakarta, Rabu (30/6).

Wapres menegaskan KKSK yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pembangunan infrastruktur gas untuk mengembalikan haknya agar pemerintah dapat melakukan tender ulang. Pasalnya, hingga saat ini keterbatasan infrastruktur gas masih mengganggu suplai gas. Pembangunan Infrastruktur gas domestik masih belum sesuai dan belum terakselerasi.

Hal ini mengakibatkan banyak biaya yang hilang. Infrastruktur yang sedang dibangun yaitu pipa, receiving terminal, dan jaringan gas untuk kebutuhan industri, transportasi dan rumah tangga. Boediono berharap infrastruktur gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa segera diselesaikan, sedangkan infrastruktur di Jawa Barat sudah mencukupi. ''Mudah-mudahan secara bertahap kendala yang menghambat bisa diatasi,'' ujarnya.

Pemerintah sendiri, jelasnya, akan tetap konsisten untuk mengutamakan industri dalam negeri. Sebab dengan itu, diharapkan bisa mendongkrak tingkat perekonomian. Boediono mengaku pemanfaatan dan penyerapan gas untuk industri masih terbatas. ''Belum

bisa dipaksakan,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika