JAKARTA--Komisi VII DPR menyampaikan nota keberatan (minderheids nota) kepada sidang Paripurna DPR hari ini (3/5) terkait pembahasan APBNPerubahan 2010. Nota keberatan disampaikan terkait berkurangnya subsidi listrik sebesar Rp 1 triliun dari Rp 56,5 triliun menjadi Rp 55,5 triliun.
''Nota keberatan untuk menegaskan Komisi VII tidak ikut menyetujui APBNP 2010 meski disahkan Paripurna,'' tegas anggota Komisi VII, Effendi Simbolon, di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/5).
Pembahasan soal subsidi listrik sendiri terjadi pada rapat kerja antara Komisi III dan Menteri ESDM pada 26 dan 27 April 2010 lalu. Dalam rapat kerja tersebut, DPR dan pemerintah menyetujui besaran subsidi listik dalam APBNP 2010 sebesar Rp 56,5 triliun. Namun, lanjut Effendi, jumlah subsidi tersebut dikurangi Rp 1 triliun saat dibahas oleh Badan Anggaran DPR.
Padahal, menurut Effendi, besaran subsidi listrik yang disetujui Komisi VII dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat akibat adanya rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen. Dengan berkurangnya jumlah subsidi listrik sebesar Rp 1 triliun tersebut, Effendi yakin, hal itu akan mempengaruhi besaran kenaikan TDL. ''Karena itu kami mendesak penjelasan dari Badan Anggaran terkait pengurangan subsidi listrik tersebut,'' tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika