REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk menerapkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan Perry Warjiyo saat mengukuhkan Rommy Sariu Tamawiwy sebagai Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Papua Barat menggantikan pejabat lama Rut W Eka Trisilowati di Manokwari, Kamis (2/2/2023).
"Karena dengan elektronfikasi, tata kelola keuangan menjadi sangat kuat dan efisien," kata dia.
Menurut Perry, akselerasi sistem keuangan digital dan ekosistem keuangan pemerintah daerah yang terintegrasi mampu mencegah kebocoran anggaran. Selain itu, penerapan elektronifikasi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Sudah terbukti digitalisasi itu dapat meningkatkan PAD di beberapa daerah," jelas Perry.
Ia mencontohkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah yang pertama kali diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dampaknya adalah penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi mengalami peningkatan drastis setelah mengubah sistem pembayaran konvensional menjadi elektronik.
"Demikian juga dengan penerimaan-penerimaan lain seperti hotel dan restoran," tutur Perry.
Dia menuturkan, komitmen pemerintah daerah mengaplikasikan sistem keuangan digital dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Pembentukan TP2DD sesuai Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 agar pengelolaan keuangan pemerintah semakin transparan dan akuntabel.
"Bahkan bantuan sosial juga sudah bisa secara elektronik," kata Perry.
Pemerintah Indonesia, kata dia, terus berupaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung elektronifikasi keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah. Bank Indonesia telah meluncurkan Blue Print Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 yang menjadi game changer demi mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
"Bapak Presiden Jokowi menugaskan saya untuk melakukan digitalisasi," tutur dia.
Perry juga meminta seluruh pemerintah daerah di Papua Barat mewujudkan gerakan nasional ketahanan pangan sehingga inflasi terkendali, dan daya beli masyarakat tetap stabil.
"Baik itu ketersediaan pangan maupun keterjangkauan harga," kata dia.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menuturkan, pemerintah daerah senantiasa bersinergi dengan Bank Indonesia hingga terwujudnya elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
"Sekarang sudah dua pemda yang terapkan digitalisasi yaitu Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari," kata Paulus Waterpauw.
Paulus mengapresiasi peran aktif dari Rut W Eka Trisilowati sewaktu menjabat sebagai Kepala KPw BI Papua Barat yang intens berkolaborasi dalam pengendalian inflasi daerah. Tak hanya itu, Rut Eka Trisolowati juga berhasil mendorong sejumlah UMKM untuk naik kelas melalui program binaan Bank Indonesia dalam berbagai ajang promosi.
"Ibu Eka telah bekerja optimal sebagai strategic advisor pemerintah daerah sebagaimana fungsi Bank Indonesia," ucap Paulus.
Tahun 2022, kata dia, Papua Barat menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan karena berhasil menjaga tingkat inflasi yang relatif stabil di tengah tekanan dan gejolak ekonomi global. Prestasi tersebut diharapkan dapat tercapai hingga tahun mendatang berkat dukungan dari Bank Indonesia di Papua Barat.
"Dengan pergantian pejabat tidak menyurutkan semangat dalam membangun Papua Barat yang kita cintai ini," pungkas Waterpauw.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
