REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Papua Barat menargetkan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya selama 2023 sebanyak 1.000 unit rumah.
Ketua DPD REI Papua Barat Julius Lois di Manokwari, Selasa (31/1/2023), mengatakan, kurang lebih 300 unit rumah bersubsidi dari total target telah rampung dibangun dan sisanya akan dibangun secara bertahap. Sejak awal Januari 2022, Bank Tabungan Negara (BTN) telah melayani proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di wilayah tersebut.
"Tanggal 2 Januari masyarakat sudah bisa mengajukan akad rumah, jadi lebih cepat," kata Julius.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah bersubsidi melibatkan 16 pengembang tersebar di sejumlah kabupaten di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Masing-masing pengembang berkomitmen agar pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
"Kualitas rumah tetap kita pertahankan, dan tipe rumah KPR yaitu tipe 36 rata-rata dua kamar tidur," ucap dia.
Menurut dia, permintaan rumah bersubsidi didominasi masyarakat yang berada di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dibandingkan Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Rumah bersubsidi di Manokwari tersebar di wilayah Amban, Susweni, Maripi, Andai dan Sowi. "Di Kabupaten Manokwari Selatan sudah ada satu lokasi pembangunan rumah bersubsidi termasuk daerah satuan permukiman Manokwari," ujar dia.
REI Papua Barat menilai kebutuhan rumah bersubsidi terus mengalami peningkatan hingga tahun-tahun mendatang, karena rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Oleh sebabnya, dukungan dari pemerintah daerah melalui proses perizinan sangat membantu percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat.
"Kalau perizinan selama ini tidak ada kendala karena ada dukungan dari pemerintah daerah," kata Julius.
REI juga mengapresiasi peran aktif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Manokwari yang sangat responsif mengeluarkan izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dan izin lokasi lainnya. Bahkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Manokwari menjadi instansi yang pertama mengeluarkan PBG bagi para pengembang demi mendukung pembangunan rumah bersubsidi.
Julius menuturkan, informasi terkait KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat diperoleh masyarakat melalui kantor pengembang terdekat atau perbankan Himbara seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan BTN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
