Selasa 31 Jan 2023 16:18 WIB

Pindad Targetkan Kontrak Rp 18,9 Triliun pada 2023

Pindad telah menyusun program rencana kerja inisiatif strategi pada RKAP 2023.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Mesin pembakar sampah atau incinerator buatan PT Pindad International Logistic. PT Pindad melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bersama induk holding industri pertahanan DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) serta anggota lainnya yakni PT DI, PT Dahana dan PT Pal Indonesia di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Foto: Istimewa
Mesin pembakar sampah atau incinerator buatan PT Pindad International Logistic. PT Pindad melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bersama induk holding industri pertahanan DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) serta anggota lainnya yakni PT DI, PT Dahana dan PT Pal Indonesia di Jakarta, Senin (30/1/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pindad melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) bersama induk holding industri pertahanan DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) serta anggota lainnya yakni PT DI, PT Dahana dan PT Pal Indonesia di Jakarta, Senin (30/1/2023). Acara ini dihadiri Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Liliek Mayasari, jajaran Direksi serta Komisaris anggota DEFEND ID.

Acara diawali oleh paparan pengesahan RKAP tahun buku 2023 oleh Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose serta penyampaian usulan agenda RUPS untuk persetujuan. Abraham mengatakan Pindad telah menyusun program rencana kerja inisiatif strategi pada RKAP 2023. Hal ini sesuai dengan lima prioritas Kementerian BUMN yang terdiri atas Prioritas A mengenai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Prioritas B mengenai Inovasi Model Bisnis, Prioritas C mengenai Kepemimpinan Teknologi, Prioritas D mengenai Peningkatan Investasi, dan Prioritas E mengenai Pengembangan Talents.

Baca Juga

"PT Pindad juga menargetkan kontrak 2023 sebesar Rp 18,9 triliun atau tumbuh 10,2 persen dari pra audit 2022 sebesar Rp 17,1 triliun. Perolehan kontrak di 2023 terdiri atas 71 persen berasal dari lini bisnis pertahanan dan 29 persen dari lini bisnis nonpertahanan," ujar Abraham dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement