Kamis 15 Dec 2022 06:23 WIB

Wapres Dukung KEK Tanjung Lesung Jadi Wisata Internasional

Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata pertama yang ditetapkan pemerintah.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Dwi Murdaningsih
Warga menikmati matahari terbenam di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Minggu (4/12/2022). Pantai yang berada di KEK Tanjung Lesung merupakan destinasi wisata yang menawarkan pemandangan matahari tenggelam (sunset).
Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Warga menikmati matahari terbenam di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Minggu (4/12/2022). Pantai yang berada di KEK Tanjung Lesung merupakan destinasi wisata yang menawarkan pemandangan matahari tenggelam (sunset).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung menjadi wisata bertaraf internasional. Apalagi, KEK Tanjung Lesung ini merupakan KEK pariwisata pertama yang ditetapkan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten dan Jawa bagian selatan.

Kawasan seluas 1.500 hektare, yang hak konsesi pengelolaannya ada pada PT Banten West Java Tourism Development Corporation (BWJ) ini, bahkan digadang pemerintah sebagai satu dari 10 destinasi pariwisata Bali baru. Kawasan ini diharapkan akan menarik banyak wisatawan mancanegara.

Baca Juga

“Saya sudah bilang bahwa Tanjung Lesung akan dikembangkan menjadi wisata internasional,” kata Ma’ruf dalam siaran persnya usai menerima Komisaris Utama PT BWJ Setyono Djuandi Darmono, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

 

Ma'ruf pun meminta dalam pengembangannya perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur secara memadai, seperti jalan tol, bandar udara, marina, hotel, dan sebagainya. Ma'ruf mencatat kebutuhan yang disampaikan BWJ terhadap pembangunan marina untuk diakses kapal-kapal wisata, sebagai moda transportasi alternatif bagi wisatawan mancanegara.

“Marina itu harus menjadi satu kesatuan perencanaan di dalam rangka percepatan pembangunan Banten,” ujarnya.

Untuk itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pelabuhan Indonesia mewujudkan infrastruktur marina tersebut.

“Saya akan bicarakan dengan Menteri BUMN dulu, bahwa itu menjadi bagian dari kepentingan pembangunan. Paling tidak harus diyakinkan bahwa itu penting,” kata Ma'ruf.

Advertisement
Berita Lainnya