REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) kepada lima BUMN pada tahun ini. Adapun kelima BUMN antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Semen Kupang (Persero).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menggelontorkan PMN kepada Waskita Karya sebesar Rp 3 triliun. Adapun suntikan modal ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kinerja keuangan.
“Pemerintah memasukkan PMN Rp 3 triliun dengan harapan publik bisa generate dari mereka ikut rights issue, publik saat itu masuk dengan Rp 0,95 triliun. Direncakana PMN dilakukan Oktober 2022,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (29/8/2022).
Kemudian, lanjut Sri Mulyani, suntikan modal juga diberikan kepada BTN sebesar Rp 2,48 triliun. Adapun suntikan modal ini ditambah penerbitan saham baru melalui rights issue sebesar Rp 1,65 triliun.
“BTN pemerintah memiliki share 60 persen sementara publik memiliki 40 persen, juga dilakukan rights issue dengan pemerintah akan tetap menjaga 60 persen dan publik 40 persen. Rencana akan dilakukan pada November 2022,” ucapnya.
Selanjutnya, suntikan modal diberikan kepada Adhi Karya sebesar Rp 1,98 triliun. Perseroan diproyeksikan dapat menghimpun dana tersebut melalui right issue, yang akan dilakukan Oktober 2022.
“Dengan kepemilikan pemerintah 51 persen dan publik 49 persen, akan dilakukan right issue dalam saham portepel, PMN pemerintah sebesar Rp 1,98 triliun dengan publik diharapkan akan generate additional funding sebesar Rp 1,89 triliun,” ucapnya.
Menurutnya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo, dan Yogyakarta-Bawen, serta pembangunan SPAM Karian Serpong.
Lalu Semen Indonesia akan mendapatkan suntikan modal melalui inbreng dengan PT Semen Baturaja Tbk pada November 2022. Adapun pemerintah akan tetap mempertahankan kepemilikan 51,01 persen, dan publik sebesar 48,99 persen.
Terakhir Semen Kupang. Menurut Sri Mulyani, pemerintah memiliki kepemilikan 61,48 persen, PT Bank Mandiri (Persero) sebesar 37,39 persen, dan Pemerintah Provinsi NTT sebesar 1,12 persen serta privatisasi akan dilakukan dengan menjual saham langsung kepada investor.
"Perkiraan jumlah saham yang akan dijual sebesar 82.213 dan pemerintah dalam hal ini diperkirakan akan mendilusi sampai nol persen. Bank Mandiri akan tetap, dan investor bisa mengambil alih dari kepemilikan pemerintah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
